MIRAH SUMIRAT : BELUM ADA RENCANA MENGGUGAT OMNIBUS LAW KE MAHKAMAH KONSTITUSI

Stramed-Jakarta. Jika Omnibus Law tetap disahkan, ASPEK Indonesia belum berpikir ke arah melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), apalagi kredibilitas MK masih dipertanyakan. Sekarang di dalam agenda dan rencana kami adalah masih terus menggunakan perlawanan dengan terus aksi di semua daerah dan nasional jika pemerintah dan DPR RI nekat mengesahkan Omnibus Law. Demikian dikemukakan Mirah […]

Continue Reading

SABDA PRANAWA DJATI, SH : OMNIBUS LAW DISAHKAN, BURUH AKAN BERUNJUK RASA BESAR-BESARAN

Stramed-Jakarta, Jika ternyata RUU Ciptaker tetap disahkan, maka bentuk respons dari elemen buruh adalah kami akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran secara nasional bersama dengan elemen masyarakat lainnya. Demikian dikemukakan Sabda Pranawa Djati, SH ketika menjawab pertanyaan Redaksi melalui WA di Jakarta seraya menambahkan, elemen buruh akan meresponsnya dengan akan melakukan segala daya upaya yang […]

Continue Reading

SABDA PRANAWA DJATI:  ASPEK INDONESIA DESAK RUU CIPTAKER DITARIK

Stramed-Jakarta. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mendesak Pemerintah untuk menarik kembali RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas di DPR, karena RUU Cipta Kerja hanya menguntungkan pemodal/pengusaha dan sangat merugikan pekerja maupun calon pekerja. RUU Cipta Kerja akan menghilangkan kepastian jaminan kerja, jaminan upah dan jaminan sosial, sehingga rakyat akan semakin sulit mendapatkan […]

Continue Reading

ASPEK INDONESIA: PP TAPERA, BEBAN BARU UNTUK RAKYAT

Stramed-Jakarta, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta Pemerintah untuk mengkaji kembali isi dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera), yang mewajibkan rakyat untuk membayar iuran Tapera sebesar 3 persen dari gaji bulanannya kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, […]

Continue Reading

MIRAH SUMIRAT: OMNIBUS LAW MERUSAK LINGKUNGAN DEMI INVESTASI

Foto: Presiden Asepk Indonesia Mirah Sumirat, sumner foto: Twitter.com Stramed-Jakarta. Banyak pakar menilai Omnibus Law dapat mengatur sinkronisasi regulasi antar kementerian. Namun, Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia, red) melihat sebaliknya justru tidak ada sinkronisasi betapa tidak ada materi omnibus law yang justru merusak lingkungan demi investasi. Organisasi lingkungan menilai, RUU ini berpotensi mencelakakan lingkungan […]

Continue Reading