JOKOWI-PRABOWO SUDAH BERSATU KENAPA ADA OPOSISI

Berita Politik
Foto: Andi Naja FP Paraga (Penulis)

Oleh : Andi Naja FP Paraga

Stramed, Sengketa Pemilu 2019 sudah berakhir di Mahkamah Konstitusi bahkan Prabowo Subianto Kandidat Presiden yang kalah dalam Pilpres sudah menjadi bagian dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan RI bahkan Partai Gerindra memegang dua kementerian yaitu Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI – DPR RI) Wakil Partai – Partai pemilik suara terbanyak bahkan menduduki jabatan pimpinan kedua Lembaga yang mewakili dan mengatasnamakan Rakyat Indonesia. Tapi mengapa masih saja ada yang beroposisi padahal dalam Sistem Ketatanegaraan kita tak dikenal istilah Oposisi. Sungguh keanehan yang luar biasa.

Sejak Reformasi dan diberlakukannya Otonomi Daerah Pembagian Kekuasaan Pusat dan Daerah semakin terwujud sungguh pembagian kekuasaan yang tidak pernah ada pada Orde sebelumnya. Sejak Reformasi seluruh Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat didaerahnya masing-masing dan usia reformasi sudah 22 tahun tetapi mengapa masih saja ada kelompok oposisi bahkan masih ada kelompok separatis meskipun demokrasi sudah digelar seluas-luasnya.

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak ada yang berubah karena ketiga perannya baik peran legislasi,pengawasan dan budgeting tidak satupun yang dihilangkan. Rancangan Undang-Undang (RUU) sebelum menjadi Undang-undang (UU) dibahas bersama oleh Pemerintah dan Wakil Rakyat. DPR RI tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah artinya Wakil Rakyat tetap mengawasi pemerintah. Selanjutnya penyusunan anggaran dilakukan bersama antara Pemerintah dengan Wakil Rakyat itu artinya rakyat melalui wakilnya turun menyusun dan menetapkan APBN setiap tahun. Mengapa masih ada yang beroposisi.

Presiden dan Wakil Presiden hingga Pemerintah Daerah dipilih Rakyat. DPR RI hingga DPD RI serta DPRD PROPINSI,DPRD Kabupaten/Kota juga seluruhnya dipilih langsung oleh rakyat sebebas bebasnya dan seluas luasnya. Hasrat berdemokrasi sudah dipenuhi. Bahkan diluar Sistem Demokrasi memilih Petinggi Negeri bahkan rakyat boleh berbicara,memberi usulan, pendapat, kritik hingga protes langsung atau tidak langsung bahkan dibolehkan berdemonstrasi hingga dibolehkan menggugat kebijakan pemerintah sekiranya ada yang dianggap salah. Tapi mengapa masih ada Oposisi.

Rasanya ada yang salah tapi bukan pada sistem demokrasi yang sudah disepakati dan sudah berjalan lebih 20 tahun. Yang salah adalah Negara atau pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Artinya Oposisi ini datangnya dari orang atau kelompok yang tidak puas. Pertanyaannya Negara mana yang bisa memuaskan semua kelompok. Amerika Serikat yang sudah merasakan demokrasi ratusan tahun tetap tidak bisa memuaskan semua kelompok. Rasanya Negara yang menyerahkan Kekuasaan kepada Raja dan Sultannya pun tidak bisa memuaskan semua rakyatnya. Jadi sampai kapan negara atau pemerintah bisa memuaskan orang atau kelompok yang tidak puas. Jawabannya tidak akan pernah ada.(ANFPP030520)

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *